Rapat perdana Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2019), diwarnai perdebatan. Seusai memaparkan program kerjanya, Prabowo sempat berdebat dengan anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) soal postur anggaran di Kementerian Pertahanan. Awalnya, anggota Komisi I dari Fraksi PDI-P Effendi Simbolon meminta Prabowo memaparkan proyeksi anggaran Kementerian Pertahanan Tahun 2020 sebesar Rp 131 triliun. Pasalnya, proyeksi tersebut tercantum dalam kertas pemaparan yang diterima oleh seluruh anggota Komisi I, tetapi tidak dijelaskan oleh Prabowo secara lisan.
"Saya ingin meminta sekaligus dipaparkan karena di sini ada dukungan anggaran. Tapi saudara Menhan tadi tidak menyinggung, hanya visi-misi dan itu juga masih visioner. Jadi dukungan anggarannya seperti apa. Karena di sini ada, tolong disampaikan," ujar Effendi.
Prabowo menimpali, "Terbuka kepada Komisi I, tapi kita tidak terbuka kepada umum". Prabowo menjelaskan, sebenarnya dirinya tidak keberatan apabila diminta untuk memaparkan proyeksi anggaran. Namun, hal itu sangat terkait dengan kesiapan dan kemampuan negara dalam bidang pertahanan. Sementara kemampuan negara dalam bidang pertahanan tidak boleh disampaikan secara terbuka. "Begini Saudara Effendi, soal anggaran terbuka. Tapi soal kemampuan dan kesiapan itu tidak boleh terbuka. Nah, kadang-kadang kesiapan dan kemampuan itu berkaitan dengan anggaran," ucap mantan Komandan Jenderal Kopassus itu.
Menteri Pertahanan Prabowo menegaskan, dalam merumuskan kebijakan umum di bidang pertahanan dirinya tidak akan mendasarkan pada sekadar harapan. Ia mengatakan, kebijakan pertahanan tidak boleh didasarkan pada harapan bahwa tidak ada negara lain yang akan mengganggu Indonesia. Hal itu dia ungkapkan saat memaparkan program kerja Kementerian Pertahanan dalam rapat kerja dengan Komisi I di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2019). "Dalam perumusan kebijakan umum nanti, saya menganut istilah sederhana, kebijakan kita tidak boleh didasarkan atas harapan. Jangan berharap mudah-mudahan tidak ada negara yang mengganggu kita," ujar Prabowo.
Prabowo mengatakan, sektor pertahanan harus dipandang sebagai sebuah investasi. Sebagai salah seorang yang bertanggung jawab di bidang pertahanan, ia ingin pertahanan Indonesia tetap kuat agar tidak kalah dengan negara lain, berapa pun biaya yang dibutuhkan. Di sisi lain, kata Prabowo, hampir semua perang yang terjadi karena perebutan sumber daya ekonomi.
Setiap konflik yang terjadi, selalu berujung pada penguasaan sumber daya energi, air bersih, atau sumber daya alam strategis lain. Oleh sebab itu, Prabowo mengatakan, pemerintah akan membangun sistem pertahanan dengan efisiensi anggaran dan anggaran kerja. "Maaf, strategi tidak boleh didasarkan pada doa. Policy dan strategi adalah investasi. Investasi adalah SDM dan teknologi, doktrin, strategi yang tepat dan kekuatan yang memadai," kata Prabowo.
Tidak ada komentar